Pers Dialektika - Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Solar dan Pertalite serta Pertamax non subsidi. Pengumuman resmi kenaikan harga BBM tersebut diumumkan pada hari Sabtu, 03 September 2022 di Istana Negara.
Kenaikan harga BBM Subsidi ini memicu penolakan di masyarakat karena akan diikuti kenaikan harga barang dan jasa.
Kenaikan harga BBM Subsidi ini memicu penolakan di masyarakat karena akan diikuti kenaikan harga barang dan jasa.
Baca Juga : BBM Naik, BEM STISIP Banten Raya Akan Gelar Aksi di Gedung DPRD Pandeglang
M Rijal Saefullah selaku ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) STISIP Banten Raya menyampaikan bahwa kebijakan itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi masarakat hari ini.
"Kebijakan itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi masarakat hari ini, karena saya menilai jika BBM di naikan maka seluruh komponen bahan pokok akan juga ikut naik. Maka ini akan menjadi persoalan bagi masyarakat di tingkat menengah maupun tingkat terendah dalam klasifikasi ekonomi", ungkapnya Kepada Pers Dialektika pada Kamis, (08/09/2022)
Lelaki yang biasa dipanggil Nday itu menyatakan pula, bahwa kenaikan harga BBM ini bisa jadi hanya menjadi bahan untuk memblokir isu panas di negara.
"Saya menilai bahwa kenaikan harga BBM ini bisa jadi hanya menjadi bahan untuk memblokir isu panas di negara. Hal itu terlihat dengan perbedaan pendapat antara Presiden Republik Indonesia (RI) dengan Bendahara Negara mengenai kenaikan harga BBM yang signifikan",ucap Nday.
Hal itu tidak akan mengkontaminasi pemahaman masyarakat karena, hari ini masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tidak wajar ini, mulai dari naiknya bahan pokok dan transportasi umum yang akan meredupkan nyala dapur rakyat miskin.
Diakhir Nday menganggap, bahwa ada kepentingan politik pada tahun 2024 hal itu dapat di lihat dari kebijakan yang akan memberikan subsidi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial (Bansos) dan lain-lain.
"Saya menganggap bahwa ada kepentingan politik pada tahun 2024 nanti, hal itu dapat di lihat dari kebijakan yang akan memberikan subsidi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial (Bansos) dan lain-lain. Maka saya sepakat dengan pernyataan seorang profesor akal sehat (Rocky Gerung) yang mengatakan "jika pemerintah tidak mampu menemukan solusi terbaik dari berbagai permasalahan untuk rakyat, maka solusinya pemerintah harus mundur dari jabatannya",tutupnya.***
M Rijal Saefullah selaku ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) STISIP Banten Raya menyampaikan bahwa kebijakan itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi masarakat hari ini.
"Kebijakan itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi masarakat hari ini, karena saya menilai jika BBM di naikan maka seluruh komponen bahan pokok akan juga ikut naik. Maka ini akan menjadi persoalan bagi masyarakat di tingkat menengah maupun tingkat terendah dalam klasifikasi ekonomi", ungkapnya Kepada Pers Dialektika pada Kamis, (08/09/2022)
Lelaki yang biasa dipanggil Nday itu menyatakan pula, bahwa kenaikan harga BBM ini bisa jadi hanya menjadi bahan untuk memblokir isu panas di negara.
"Saya menilai bahwa kenaikan harga BBM ini bisa jadi hanya menjadi bahan untuk memblokir isu panas di negara. Hal itu terlihat dengan perbedaan pendapat antara Presiden Republik Indonesia (RI) dengan Bendahara Negara mengenai kenaikan harga BBM yang signifikan",ucap Nday.
Hal itu tidak akan mengkontaminasi pemahaman masyarakat karena, hari ini masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan tidak wajar ini, mulai dari naiknya bahan pokok dan transportasi umum yang akan meredupkan nyala dapur rakyat miskin.
Diakhir Nday menganggap, bahwa ada kepentingan politik pada tahun 2024 hal itu dapat di lihat dari kebijakan yang akan memberikan subsidi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial (Bansos) dan lain-lain.
"Saya menganggap bahwa ada kepentingan politik pada tahun 2024 nanti, hal itu dapat di lihat dari kebijakan yang akan memberikan subsidi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial (Bansos) dan lain-lain. Maka saya sepakat dengan pernyataan seorang profesor akal sehat (Rocky Gerung) yang mengatakan "jika pemerintah tidak mampu menemukan solusi terbaik dari berbagai permasalahan untuk rakyat, maka solusinya pemerintah harus mundur dari jabatannya",tutupnya.***
Reporter : Sepdi
0 Komentar